INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Besok, KPU Deiyai Akan Gelar Seleksi Tertulis Calon Anggota PPD

Last modified on 2017-10-20 15:15:46 GMT. 0 comments. Top.

Pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) kabupaten Deiyai resmi berakhir 15 Oktober 2017 lalu.

Selanjutnya KPU Kabupaten Deiyai akan mulai menggelar seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) kabupaten Deiyai, sabtu esok 21 Oktober 2017.

KPU Deiyai sendiri telah siap melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan PPD kabupaten Deiyai dari awal hingga pelantikannya 28 Oktober 2017 mendatang.

Ketua KPU Deiyai Medex Pakage mengaku optimis seluruh tahapan pembentukan PPD kabupaten Deiyai berjalan dengan baik hingga nanti pelantikan.

KPU kabupaten Deiyai yang diketuai Demex Pakage dan beranggotakan Kristianus Kotouki, Ice Giyai, Marius Edowai, dan Kristin Adii, berkomitmen agar pelaksanaan Pilkada Deiyai, Pilgub Papua, Pemilu Legislatif dan Pilpres bisa dilaksanakan dengan baik

[Nabire.Net/Y.N]

Asosiasi Pertambangan Rakyat Tanah Papua Minta Pemprov Papua Berpihak Pada PengusahaTambang Papua

Last modified on 2017-10-18 15:10:25 GMT. 0 comments. Top.

Selama ini Pemperov Papua melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua telah memberikan ijin kepada Pengusaha non papua, tetapi sekarang kerinduan lain di Papua adalah adanya Ruang kelola bagi pengusaha anak papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola.

“Mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya”.

Hal itu dikatakan Anggota DPRP Perwakilan Wilayah Adat Animha, Frits Tobo Wakasu, S.Th.SH, dalam orasinya dalam aksi bersama dengan Asosiasi Pertambangan Rakyat Tanah Papua (ASPRATAPA) di Halaman Kantor Gubernur Papua, (18/10), Frits Tobo kemudian menunjuk ke Gambar yang ada di spanduk para pendemo, yaitu kegiatan Tambang yang dilakukan oleh PT.Tunas Anugerah Papua di Nifasi

Lebih lanjut Tobo mengatakan, kini kewenangan memberikan ijin berada di Provinsi, sehingga dalam rangka pelaksanaan roh dari otonomi khusus Papua yaitu Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan, maka pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus diberikan pertama kepada Pengusaha Anak Papua, seperti PT.Tunas Anugerah Papua di Nifasi, Nabire.

Dikatakan, badan usaha ini harus menjadi contoh bagi anak papua yang lain, ini penting agar betul betul orang papua menjadi Tuan di Negeri Sendiri tetapi harus terus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pertambangan bukannya memberikan ijin kemudian melepaskan pemberi ijin seperti orang mabuk ditengah jalan.

[Nabire.Net]

Gelar Demo Di Kantor Gubernur Papua, Ini Pernyataan Sikap Asosiasi Pertambangan Rakyat Tanah Papua

Last modified on 2017-10-18 15:09:00 GMT. 0 comments. Top.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, pada Pasal 2 huruf n, disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat di lakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalarn suatu WPR. Kegiatan Penambangan Rakyat telah ada di Papua sejak tahun 1990an

Suasana baru muncul lagi ketika,Pemerintah provinsi berdasarkan Pergub Papua No 41 Tahun 2011, mengeluarkan ijin dengan alasan UU No 21 Tahun 2001 kepada beberapa badan usaha. Pemberian IUP itu juga untuk wilayah dalam satu kabupaten, padahal sesungguhnya itu adalah kewenangan bupati ini yang kadang menimbulkan tumpang tindih dalam pemberian ijin, sehingga semua ijin yang telah ada dari kabupaten wajib dihormati oleh provinsi, bukannya provinsi mengatakan ijin ijin kabupaten itu illegal. Pergub No 41 Tahun 2011 tersebut juga telah dicabut oleh Mendagri pada tahun 2016. Dalam pemahaman kami, Pergub tidak dapat dijadikan dasar memberikan ijin, Pergub adalah turunan dari Perdasi atau Perdasus, sementara itu Perdasi atau Perdasus tidak ada dan juga batasan kewenangan telah jelas dalam UU No 4 Tahun 2009, ini penting ditegaskan agar tidak dapat dipahami bahwa ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tidak dapat berlaku surut untuk membatalkan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati yang belum berakhir masa berlakunya.

Ada kerinduan lain di Papua adalah adanya Ruang kelola bagi pengusaha anak papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola, mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya. Hal yang lain juga adalah karena banyaknya ijin kadang kala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan dan memberikan label ilegal, karena adanya ijin yang diberikan diatas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, ini yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.

Kini kewenangan memberikan Ijin berada di Propinsi, Dalam tahun 2017 kewenangan pemberiian ijin usaha pertambangan telah ditetapkan untuk pemberian Ijin Usaha Pertambangan dilakukan melalui system Lelang ini adalah cara cara yang berupaya untuk memulai sebuah upaya meminggirkan Pengusaha Papua secara sistematis serta membuka peluang kolusi dengan label lelang, sehingga saya harus tegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Roh dari OTSUS PAPUA yaitu Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan, makaTanah Papua tidak perlu diberlakukan system lelang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) agar betul betul orang papua menjadi Tuan di Negeri Sendiri tetapi harus terus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pertambangan bukannya memberikan ijin kemudian melepaskan pemberi ijin seperti orang mabuk ditengah jalan.

Sebagai contoh, di wilayah adat Meepago, terdapat beberapa Pemegang Ijin yang menguasai Tanah Adat antara lain; PT.Benliz Pasific, PT.Pasific Mining Jaya, PT.Benliz Pasific Makmur tidak diketahui oleh masyarakat pemilik tanah, dari data yang kami peroleh masih memilih utang ke Negara karena belum membyara Pendapatan Negara Bukan Pajak, belum pernah melakukan kegiatan di wilayah, serta sedang membuat gadung dengan melaporkan kepada Polisi, Pengusaha Anak Papua ke POLDA Papua.

Kondisi ini telah merugikan dan mengganggu kegiatan Pertambangan Rakyat yang dikerjakan masyarakat, Contohnya; Degeuwo, Topo, Agisiga, Timika dan Nifasi, dan jelas bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009, Pasal 24, berbunyi :“Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR oleh karena itu, kami Meminta Kepada;

1. Mentri ESDM Republik Indonesia agar merubah Peraturan Mentri ESDM Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Papua dan memasukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Peta Wilayah Pertambangan (WP) Papua.

2. Gubernur Papua agar mencabut Pergub No 41 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

3. Gubernur Papua untuk Mencabut Ijin Ijin yang dikeluarkan pada tahun 2011 dan melakukan Penataan Ulang Ijin Ijin Tambang di Papua;

4. Gubernur Papua harus Memberikan Kesempatan Kepada Anak Papua yang sedang aktif bekerja untuk memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua. Contohnya; PT.Tunas Anugerah Papua di Nifasi, Nabire

5. KAPOLDA Papua agar memerintah aparatnya untuk memerintahkan bahawannya menghentikan upaya hukum terhadap anak-anak papua yang sedang melakukan penambangan di Nabire.

Visi Gubernur Papua menekan pada papua bangkit mandiri dan sejahtra maka segala yang berkaitan dengan hak rakyat harus diberikan pada rakyat untuk kelola sendiri. Karena Bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi orang papua, sekarang saatnya harus orang papua kelola sendiri seluruh hasil sumber daya alam di papua.

Berdasarkan data yang di peroleh oleh Dewan Adat Papua bahwa orang papua sudah bisa kelola hasil tambangnya sendiri. Kalau semua hasil tambang di papua di kelola oleh infestor bagimana kehidupan orang papua di hari esok? Dan apakah visi Gubernur Papua bisa terjawab?

Kilas balik Pertambangan di daerah Mepago

Berdasarkan Pergub No 41 Tahun 2011, Gubernur Papua saat itu Barnabas Suebu Pada tahun 2011 telah menerbitkan 56 Ijin Usaha Pertambangan di Papua. Bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua pada saat itu Bapak Barnabas Suebu bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian IUP. Pada tahun 2016 Mendagri juga telah membatalkan Pergub tersebut.

Di wilayah adat Meepago, terdapat beberapa Pemegang Ijin yang menguasai Tanah Adat antara lain; PT. Benliz Pasific, PT. Pasific Mining Jaya, PT. Benliz Pasific Makmur serta PT. Madinah Qurataain. Penerbitan Ijin ini tidak diketahui oleh masyarakat pemilik tanah, Penerbitan ini telah merugikan dan mengganggu kegiatan Pertambangan Rakyat yang dikerjakan masyarakat.

Beberapa daerah menjadi perhatian serius oleh seluruh elemen masyarakat, pemuda, Tokoh Agama, pejalan kaki, para politikus sebut saja Degeuwo, Topo, Agisiga, Timika dan Nifasi dll. oleh karena itu, Gubernur Papua harus perhatikan hal ini dengan serius. untuk Mencabut Ijin Ijin merugikan Hak rakayt di beberapa daerah yang saya sebut di atas.

Hingga, 1) Gubernur Papua segera melakukan Penataan Ulang Ijin Tambang di Papua khususnya beberapa tempat yang namanya tercantum diatas
2) Memberikan Kesempatan Kepada Anak Papua mengelola Tambang di Papua.
3) Gubernur Papua segera melakukan evaluasi secara totalitas atas ijin usaha Pertambangan di papua

Dengan demikian, persoalan ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama sebagai anak putra daerah dan mari kita diskusikan.

* Penulis Sekretaris II DAP Papua, John NR Gobay

[Nabire.Net]

KPU Deiyai Launching Pilkada Serentak Pilbup Deiyai & Pilgub Papua 2018

Last modified on 2017-10-18 09:44:30 GMT. 0 comments. Top.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deiyai, menggelar launching Pilkada Serentak pemilihan Bupati Deiyai dan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018, bertempat di lapangan sepakbola Thomas Adii, Waghete, kabupaten Deiyai, selasa 17 Oktober 2017.

Hadir dalam acara launching tersebut, Bupati Deiyai, Dance Takimai, Ketua dan anggota KPU Deiyai, unsur TNI/Polri, para tamu undangan dan warga kabupaten Deiyai.

Ketua KPU Deiyai, Yunia Edowai, berharap agar Pilkada Deiyai dan Pilgub Papua 2018 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dirinya juga meminta agar para peserta pemilu bisa mengikuti aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan sehingga proses pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.

Hal senada disampaikan Bupati Deiyai, Dance Takimai. Bupati Dance Takimai meminta agar warga kabupaten Deiyai bersama-sama menjaga situasi dan kondisi di kabupaten Deiyai tetap aman dan kondusif.

Acara ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara oleh Bupati Deiyai, Ketua KPU Dogiyai, bersama tamu undangan, serta dimeriahkan dengan tarian adat cenderawasih.

[Nabire.Net]

Berkantor Di Nabire, Jumlah Parpol Yang Mendaftar Di KPU Intan Jaya Hanya 8 Parpol

Last modified on 2017-10-17 16:42:42 GMT. 0 comments. Top.

(Kantor sementara KPU Intan Jaya di Kalisusu Nabire)

Mengingat situasi kabupaten Intan Jaya hingga saat ini masih belum kondusif pasca Pilkada Bupati 2017, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Intan Jaya sementara berkantor di Kalisusu, kabupaten Nabire.

Pasca penutupan Pendaftaran & Penyerahan Syarat Pendaftaran Serta Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan partai politik yang ingin mengikuti Pemilu 2019, senin 16 Oktober 2017 kemarin, partai politik yang mendaftarkan diri di KPU Intan Jaya tercatat hanya 8 partai politik.

Akibatnya sejumlah partai besar seperti PDI-Perjuangan, Demokrat, PKPI, serta PIKA, belum sempat mendaftarkan diri.

Menurut keterangan Ketua Panwas kabupaten Intan Jaya, Yulius Wandagau, hal tersebut selain karena operasional KPU Intan Jaya berpindah sementara ke Nabire, juga diakibatkan adanya konflik internal dalam KPU Intan Jaya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPC PDI-P kabupaten Intan Jaya, Elias Sani mengaku kecewa dengan sikap KPU Intan Jaya. Dirinya berharap Panwas KPU Intan Jaya bisa memberikan sanksi terhadap KPU Intan Jaya.

Terkait hal ini, Nabire.Net belum bisa mendapatkan informasi dari Ketua KPU maupun komisioner KPU Intan Jaya.

[Nabire.Net]

Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah Se-Jawa & Bali Pertanyakan Dana Pemondokan

Last modified on 2017-10-17 16:40:51 GMT. 0 comments. Top.

(Foto kontrakan milik mahasiswa Mamberamo Tengah yang kini telah habis masa kontrak)

Badan pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali, mempertanyakan dana pemondokan (Kontrakan Mahasiswa Putri) yang hingga saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua secara tuntas.

Hal tersebut ditegaskan, Melky. T, selaku Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali, kepada Nabire.Net, selasa 17 Oktober 2017.

Melky menjelaskan, mahasiswa sudah sering mempertanyakan hal ini kepada pemerintah, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah, padahal fasilitas kontrakan mahasiswa putri sangat dibutuhkan oleh mahasiswa asal Mamberamo Tengah.

Kontrakan putri yang belum tuntas tersebut adalah kontrakan putri di kota studi Bandung, Jawa Barat, dan kota Studi Malang Jawa Timur.

Selaku badan pengurus (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali, terlebih khusus pengurus (IKB-PMMTP) kota studi Bandung dan Malang, meminta pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah segera merespon persoalan ini, sehingga mahasiswa mendapatkan kejelasan terkait dana pemondokan.

Sebelumnya, Melky menuturkan, mahasiwa pernah berkoordinasi dengan Deni Sadai selaku pengurus mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi Bandung, yang mengatakan dirinya akan berkoordinas dengan Bupati Mamberamo Tengah jika mahasiswa ingin mengurus kontrakan baru. Namun belakangan pemerintah Mamberamo Tengah meminta agar kontrakan yang lama diperpanjang.

Dikatakan, bahwa sebelumnya urusan pemondokan mahasiswa ditangani Dinas Pendidikan kabupaten Mamberamo Tengah, namun saat ini, Dinas Pendidika sudah tidak mengurusi lagi, tutur Umar Pagawak selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mamberamo Tengah.

Kondis serupa juga dialami mahasiswa Mamberamo Tengah kota studi Malang, yang belum mendapat respon secara jelas dari pemerintah.

[Nabire.Net]

Intelektual Muda Intan Jaya Minta Mendagri Tinjau Kondisi Intan Jaya Sebelum Mengeluarkan SK Bupati Terpilih

Last modified on 2017-10-17 16:39:11 GMT. 0 comments. Top.

Menyingkapi situasi yang belum kondusif di kabupaten Intan Jaya, pasca penetapan Bupati terpilih kabupaten Intan Jaya, warga Intan Jaya melalui intelektual muda kabupaten Intan Jaya, Yosafat Tipagau, menyampaikan aspirasinya kepada Nabire.Net, selasa 17 Oktober 2017.

Dalam aspirasi tersebut, Yosafat mengatakan, pasca Pilkada hingga saat ini, situasi di kabupaten Intan Jaya belum kondusif, hal itu ditandai dengan terjadinya pembakaran kantor dan barak pegawai beberapa waktu lalu.

Akibat hal itu, kondisi sosial dan ekonomi di kabupaten Intan Jaya dalam keadaan tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, Yosafat meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Polhukan, Mahkamah Konstitusi dan Kapolri untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat Intan Jaya yang berada diambang kehancuran pasca Pilkada.

Yosafat mengatakan, saat ini, roda pemerintahan di kabupaten Intan Jaya juga tidak berjalan. Oleh karena itu dirinya berharap agar Kementerian Dalam Negeri bisa mengeluarkan SK Bupati sesuai dengan fakta bahwa masyarakat Intan Jaya menginginkan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat dan bukan dipilih MK.

“Jika hal ini tidak dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh Kemendagri, Kemenpolhukam dan Kapolri maka masyarakat siap menggelar ritual makan tanah sebagai simbol perang suku selama 5 tahun,” tegas Yosafat.

Selain itu, Yosafat juga meminta kepada MK agar menghormati hak konstitusi masyarakat Intan Jaya sebagai pemilik suara yang telah memilih Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme namun suara tersebut tak berarti karena MK tanpa dasar yang kuat justru memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yan Kobogoyauw, padahal sudah jelas DPT Pilkada Intan Jaya berbeda dengan DPT Pilkada versi putusan MK, sehingga MK tidak konsisten dalam putusannya.

“Dalam sidang awal MK hanya suruh tujuh TPS untuk direkap dan juga PSU, tentu karena selain 7 TPS sudah dianggap aman, namun MK kembali menghitung c1-KWK di seluruh TPS, itu keliru”, tegas Yosafat.

Yosafat juga meminta Kemenpolhukan agar melihat pelanggaran yang terjadi dari 23 februari sampai 24 februari 2017 pasca bentrok dalam pleno perhitungan suara di Intan Jaya sehingga jatuh korban 6 orang.

“Kami meminta kepada Mendagri jangan mengeluarkan SK Bupati berdasarkan Putusan MK, karena keputusan MK sesat hukum karena Penghitungan C1-KWK yang dihitung MK tidak sesuai dengan DPT kabupaten Intan Jaya, sehingga kami anggap putusan MK penuh rekayasa dan walaupun putusan Final dan Mengikat tapi perlu tinjau kembali karena Intan Jaya adalah bagian terkecil dari Negara Republik indonesia, sehingga perlu memberikan pendidikan Politik yang baik kepada generasi yang akan datang”, ujar Yosafat.

Yosafat juga meminta kepada Mendagri sebelum mengeluarkan SK Bupati terpilih sebagai bahan Pertimbangan Mendagri bisa membentuk tim meninjau lokasi untuk langsung melihat fakta di lapangan, supaya jangan salah dalam mengambil keputusan, tetapi agar keputusannya benar-benar berpihak kepada rakyat Intan Jaya. Karena jika salah akan menghambat agenda nasional seperti Pilgub 2018, Pilpres dan Pileg 2019, bahkan kegiatan pembangunan infrastuktur di Intan Jaya akan terhambat.

“Maka itu kami rakyat Intan jaya meminta kepada Mendagri sebelum mengeluarkan SK Bupati terpilih perlu mempertimbangkan aspirasi kami rakyat Intan Jaya dan mengambil Keputusan yang seadil-adilnya agar keputusan itu menjadi agen perubahan dan menciptakan zona Damai di kabupaten Intan jaya”, pungkas Yosafat.

[Nabire.Net]

Pages: 1 2 3 4 5