Nabire.Net

Ironis, hingga saat ini DPRD kabupaten Nabire terpilih periode 2014-2018, belum juga dilantik. Bayangkan kalau DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat dan juga pengontrol pemerintah daerah dalam hal keputusan dan juga pengontrol keuangan daerah tak dilantik, maka Nabire seperti kota tak berorang tua. Dan sudah barang tentu ada permainan yang terstruktur secara sistimatis guna hal financial daerah.

Terkait hal ini, beberapa waktu lalu, Bupati Nabire Isaias Douw mengatakan, masalah Surat Keputusan (SK) dan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Papua, baik Gubernur Papua maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua. Sejauh ini Pemkab dan Bupati tidak ada kepentingan serta Pemkab juga berupaya untuk mempercepat (tidak tinggal diam) proses SK hingga pelantikan nantinya.

Demikian terang Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos dalam menanggapi beberapa suara-suara dan isu yang menyebutkan bahwa Pemkab dalam hal ini Bupati Nabire ingin menghalang-halangi proses penetapan SK hingga pelantikan anggota DPRD Nabire periode 2014 – 2019.

Jelasnya, Pemkab Nabire tidak ada kepentingan dalam hal ini. Kata Isaias bahkan Pemkab sudah beberapa kali urus dan menyelesaikan masalah tersebut ke provinsi. Diakui Bupati Isaias, memang ada partai yang masih bermasalah, itupun sudah diselesaikan.

Selaku pembina politik di daerah, tentunya imbuh Bupati Isaias, kita tinggal tunggu dan ikuti semua. Kondisi dan keadaan daerah, Pemkab Nabire juga tentunya tidak tinggal diam, apabila ketika telah ditetapkan SK dan menimbulkan konflik kita juga harus mempertimbangkannya. “Jangan kita memaksakan dan mempercepat ini, malah nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari,” akhir bupati.