Haruskah Papua Masuk Dalam Skema Divestasi Saham Freeport ?

Pengantar

Timika – KK PTFI itu ibarat, Kawin kontrak antara dua pihak, perkawinannya dahulu tidak berjalan fair dan patut diduga berbauh suap menyuap sehingga mulus walaupun menyalahi aturan dan tidak patuh pada dokumen KK serta adanya pembiaran, yang akhirnya pemrintah saat ini mengeluh dan memprotes.

Kilas balik dan realita

Masyarakat Papua selalu berkeyakinan bahwa awalnya masuknya PTFI pada tahun 1967 adalah sebagai hadiah Indonesia kepada AS dan pulau Papua adalah hadiah AS kepada Indonesia, (Ikatan sejarah akan sejarah) adanya kekerasan yang terjadi oleh oknum aparat keamanan demi nyamannya investasi di Papua, dengan dasar Kepres No 63 Tahun 2004, adanya pengrusakan lingkungan dan ekologi di areal tambang yang telah merusak dusun sagu dan tempat hidup suku Amungme dan Komoro di Mimika, karena apapun kebijakannya dampak negative yang ditinggalkan hanyalah akan dirasakan oleh Masyarakat Amungme dan Komoro bukan semua masyarakat indonesia.

Pokok permasalahan yang yang diperdebatkan adalah; Divestasi saham, ( Pemerintah ingin 51% sementara PTFI ingin 30%, Pajak; Pemerintah mau Prevelege sementara Freeport ingin Neal Down, Pemerintah ingin Freeport mengubah KK menjadi IUPK, sementara PTFI mau tetap dengan KK, Pemerintah ingin PTFI membangun smelter sementara PTFI merasa sudah membangun pada tahun 1999 di Gresik, yang rencanya menambah lagi 100 hektar, dengan nilai 30 trilyun (Tempo.com, 19 juli 2016) sebagai tempat pemurnian, Pemerintah melarang ekspor kalau masih dengan KK, smentara PTFI menginginkan mengikuti pasal 169 ayat a artinya tetap sampai berakhir masa KK)

Ada kenyataan kenyataan baru yang diciptakan untuk menekan Freeport. Hal yang jarang mau diakui pemerintah adalah bahwa Freeport sudah punya smelter di Gresik sejak Tahun 1999, yaitu 10 tahun sebelum UU Minerba No.4 Tahun 2009 lahir. Sayangnya Pemerintah tidak memasukkan klausul tertentu dalam undang-undang tersebut untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan yang sudah memiliki Smelter seperti Freeport.

Dalam UU juga tidak ada rumusan yang menyangkut konsentrat yang sudah diolah, karena di Tembagapura ada pabrik pengolahan, sehingga dalam wacana yang berkembang seakan Freeport hanya mengekspor mineral mentah. Bahkan dalam pandangan orang kebanyakan Freeport seakan tiap hari mengangkut batangan emas.

Situasi ini, apakah Papua akan untung atau rugi, sulit diprediksi, karena kegaduhan ini murni dilakukan di Jakarta sementara Papua sebagai areal kerjanya PTFI stakeholdernya menjadi korban, antara lain; Pekerja, masyarakat dan Pemda Mimika.

Divestasi Saham

Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk financial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru.

Divestasi itu dengan kalimat sederhana adalah jual dan beli, mengapa dijual, ingin mengurangi beban ataukah karena perusahaan itu merasa rugi dengan sektor itu, kalau jual, berapa harganya yang pasti tergantung penjualnya, akan dijual dimana? Dan kepada siapa dijual.

Keinginan divestasi ini mendasarkan diri pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, serta untuk pelaksanaan PP No 1 Tahun 2017. apakah ini untuk kepentingan Negara? Ataukah hanya kepentingan oknum yang bersembunyi dibalik regulasi dan untuk Papua dimainkan dengan skenario bagi bagi saham.

Papua akan diberikan 5%, dengan prinsip Aji Mumpung (mumpung sedang menjabat seperti yang pernah dilakukan oleh Ginanjar Kartasasmita).

Divestasi sampai dengan 51% dapat dikategorikan sebagai nasionalisasi. Uang publik yang dikelola negara lebih baik digunakan untuk investasi yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan untuk terlibat dalam pengelolaan sektor tambang yang penuh risiko.

Divestasi kepada swasta nasional kemungkinan dilakukan melalui 2 skema :

a). Pinjaman luar negeri atau

b). Mengalihkan investasi dari sektor lain ke sektor tambang.

Dengan demikian sesungguhnya tidak ada nilai tambah yang nyata. Aturan divestasi yang ketat dapat dipastikan menghambat investasi baru ke sektor tambang di Indonesia. Aturan divestasi seyogyanya ditetapkan di awal sebelum proyek tambang dimulai, bukan ketika proyek tambang sudah berjalan.

Yang kemudian menjadi pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan membuat kegiatan CSR yang lebih bagus serta penghormatan terhadap pemilik tanah adat ? Ini semuanya relative tidak bisa dipastikan. Kita semua tentu mengetahui, tak ada orang akan mencuci piring yang dimakan orang lain.

Jika dalam waktu 10 tahun dapat dilakukan divestasi saham 51 % maka perusahaan akan berada dibawah kendali pemerintah pusat. Disinilah letak ada kekhawatiran PTFI. Divestasi saham dapat disebut Nasionalisasi yang semu, nasionalisasi dahulu pernah dilakukan Presiden Sukarno pada tahun 1958 terhadap perusahaan-perusahaan yang telah di bangun oleh Belanda, Nasionalisasi ini yang dulu menjadi awal hilangnya hak masyarakat adat atas tanahnya, dengan nama PTPN, Kompleks TNI, Perkantoran di jakarta, termasuk Istana Merdeka dan Istana Bogor, itu adalah tanah adat yang diklaim sebagai tanah Negara bukan dikembalikan kepada pemilik tanah.

Divestasi Saham bagi Papua

Divestasi adalah jual beli, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah untuk membeli saham Freeport kami harus mengambil dana dari mana? Divestasi kepada swasta nasional kemungkinan dilakukan melalui 3 skema :

a). Pinjaman luar negeri atau

b). Mengalihkan investasi dari sektor lain ke sektor tambang.

c). Dibayarkan dengan Deviden, artinya ada pihak yang pada awalnya membelikan Saham kemudian, dipotong dari Deviden, kemudian menjadi pertanyaan, sampai berapa tahun akan menggenapi total dana pembelian saham. jika demikian Gubernur akan meninggalkan utang bagi daerah dan rakyat, dan ini hal yang menurut saya tidak boleh terjadi, ini yang menurut saya Papua tidak harus masuk dalam skema divestasi saham freeport, karena kami yang memiliki Gunung Emas, kami tidak harus membeli, tetapi kami harus diberikan dalam sebuah perundingan yang bermartabat, sebagai pemilik gunung, pengusaha dan penguasa (negara)

Penutup

Kami bukan anti Divestasi Saham, IUPK atau mendukung KK, Kami juga bukan mengemis saham atau belas kasihan Jakarta, tetapi Presiden RI dan Mentri ESDM harus menghormati kami sebagai pemilik tanah, oleh karena itu Rakyat Papua bersama Gubernur harus bicara dengan pihak Freeport Mc Moran, dengan alasan Gunung Emas ada di Papua bukan di Jakarta.

Kami duduk bersama bicara dalam meja perundingan. Bicara banyak hal yang strategis bukan hanya soal divestasi saham.

Hal strategis itu antara lain, bagaiaman nasib wilayah yang akan dikurang, apakah menjadi milik negara ? Bagaimana dengan perbaikan wilayah yang dirusak akan menjadi tanggung jawab siapa ? Bagaimana pasca tambang ? Bagaimana Sistem Keamanan? Bagaimana peranan Freeport bagi Pembangunan Papua ? Apa penghargaan Freeport dan Pemerintah terhadap Pemilik Hak Ulayat. Sebab persoalan utama adalah ketidakpercayaan.

*Penulis Anggota DPR Papua, John N.R Gobai

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

One Response to Haruskah Papua Masuk Dalam Skema Divestasi Saham Freeport ?

  1. kindarto dan boti says:

    Divestasi itu penting tapi ada yang lebih penting lagi dari itu yaitu keadilan sosial yang berperikemanusiaan bagi rakyat papua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.