Hari ini PN Nabire Bacakan Putusan Sela Perkara 5 Komisioner KPU Puncak

(Sidang perkara Komisioner KPU Puncak)

(Sidang perkara Komisioner KPU Puncak)

Nabire – Perkara tindak pidana Pemilu Legislatif 2019 kabupaten Puncak dengan terdakwa 5 komisioner KPU Puncak, hari ini (07/08) akan kembali dilanjutkan persidangannya, dengan agenda pengucapan putusan sela.

Sebelumnya, persidangan ini telah dimulai sejak hari senin (05/08) dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire.

Sidang kembali dilanjutkan selasa (06/08) dengan agenda pembacaan eksepsi dari Kuasa Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum.

Untuk persidangan hari ini (07/08), Pengadilan Negeri Nabire akan membacakan putusan sela terkait kasus ini.

Nabire.Net mencoba menggali keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Nabire, Ariandy Iskandar SH, terkait rencana persidangan hari ini.

Dijelaskan Ariandy, maksud dari putusan sela ini sesuai dengan Pasal 156 KUHP dimana terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, atau dakwaannya tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Lanjut Ariandy, setelah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

“Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diteruma, maka perkara itu tidak bisa diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya jika Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dapat dilanjutkan dengan pembuktian”, kata Ariandy kepada Nabire.Net, rabu pagi (07/08).

Sebagai informasi, pada persidangan sebelumnya, JPU Kejari Nabire, Arnolda Awom SH, menyatakan bahwa kelima anggota KPU Puncak telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan mengubah perolehan suara caleg DPRD kabupaten sehingga jumlah suara sah dan tidah sah melebihi DPT.

(Baca Juga : JPU Kejari Nabire Bacakan Dakwaan 5 Komisioner KPU Puncak)

Pengubahan perolehan suara tersebut dilakukan kelima terdakwa saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Papua, Jumat 17 Mei 2019, sehingga jumlah suara di Form DB.1 berbeda dengan perolehan suara di Form DA.1 yang dipegang oleh saksi parpol.

Kelima komisioner KPU dianggap melakukan pengubahan suara atas dasar kepentingan politik dan konspirasi politik dari caleg tertentu.

Kelima komisioner KPU Puncak tersebut masing-masing Yopi Wenda, Nus Wakerkwa, Jakson Hagabal, Aniyus Tabuni dan Penehas Kogoya.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *