Nabire.Net

Nabire – Hari ini, 10 Desember 2018, dikenal sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Peringatan hari HAM dirayakan setiap tahun di berbagai negara termasuk di Indonesia. Peringatan hari HAM diawali dari lahirnya Deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk memutuskan bagaimana dan dimana menjalani hidupnya, mengutarakan pendapat, menyembah Tuhan pilihannya sendiri, atau tidak sama sekali, diperlakukan setara dengan rekan-rekannya di hadapan pengadilan, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan suaranya didengar dalam hal-hal mengenai masyarakat, negara, masa depan bersama.

Bagaimana dengan di Indonesia sendiri ? Tentu ada banyak catatan pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini, terlebih khusus rentetan pelanggaran HAM yang seakan tak pernah berhenti terjadi di Papua.

Rentetan pelanggaran HAM seakan tak pernah putus terjadi di Papua, baik yang kerap dialami oleh warga asli Papua sendiri (OAP), maupun pendatang. Ada sejumlah kasus besar yang mengemuka terkait pelanggaran HAM di Papua, terhitung sejak tahun 1998 hingga saat ini.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua sendiri bisa dibilang sangat kompleks, karena berkaitan dengan banyak hal diantaranya isu kemerdekaan Papua, dan isu dekolonisasi Papua yang rumit dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Problem ini menjadi beban setiap rezim pemerintahan dari jaman dulu hingga saat ini.

Pemerintah terus didorong untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, termasuk Presiden Jokowi yang sedang asyik-asyiknya membangun infrastruktur di Papua. Hal tersebut memang patut diapresiasi, namun Presiden Jokowi tak boleh lupa bahwa warga asli Papua sejak dulu ingin agar penegakan keadilan dan HAM di Papua harus dituntaskan.

Catatan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Papua Sejak 1998 Hingga 2018

Ada sejumlah kasus besar pelanggaran HAM di Papua yang terjadi sejak 1998 hingga terakhir kasus pembantaian puluhan pekerja di Nduga Papua.

Berikut rentetan kasus pelanggaran HAM yang termasuk dalam pelanggaran HAM dengan kategori berat di Papua :

1. Kasus Biak Berdarah, Juli 1998
2. Kasus Wasior, Juni 2001
3. Kasus Wamena, April 2003
4. Kerusuhan Universitas Cendrawasih, 16 Maret 2006
5. Kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014
6. Kasus Deiyai, 1 Agustus 2017
7. Kasus Nduga, 2 Desember 2018

Selain 7 kasus diatas, masih banyak kasus-kasus minor lainnya yang juga termasuk kategori pelanggaran HAM, baik yang dialami oleh Orang Asli Papua, warga pendatang, maupun dari kalangan aparat (TNI/Polri). Belum kasus-kasus lain seperti diskriminasi terhadap warga asli Papua di luar Papua, seperti yang dialami oleh para mahasiswa Papua.

Pembantaian yang terjadi di Nduga bisa jadi adalah tamparan bagi pemerintah untuk segera merespon serius persoalan ini. Penyelesaian kasus HAM kini harus dipikirkan Presiden Jokowi dan jajarannya. Sudah saatnya Presiden membuka dialog intens dengan warga Papua untuk mencari solusi atas polemik ini.

Kita berharap melalui momen peringatan Hari Hak Asasi Manusia tahun 2018, Presiden Jokowi dapat memenuhi janji dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di Papua melalui proses hukum yang transparan, professional dan imparsial.

Dan kita juga berharap agar kasus Nduga adalah kasus pelanggaran HAM terakhir yang terjadi di Papua.

[Nabire.Net]