Eksepsi Terdakwa Ditolak, Sidang Perkara Komisioner KPU Puncak Akan Dilanjutkan

(Sidang perkara Komisioner KPU Puncak)

(Sidang perkara Komisioner KPU Puncak)

Nabire – Perkara tindak pidana Pemilu Legislatif 2019 kabupaten Puncak dengan terdakwa 5 komisioner KPU Puncak, hari ini (07/08) kembali dilanjutkan persidangannya, dengan agenda pengucapan putusan sela.

Sebelumnya, persidangan ini telah dimulai sejak hari senin (05/08) dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire.

(Baca Juga : Hari ini PN Nabire Bacakan Putusan Sela Perkara 5 Komisioner KPU Puncak)

Sidang kembali dilanjutkan selasa (06/08) dengan agenda pembacaan eksepsi dari Kuasa Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum.

Untuk persidangan hari ini (07/08), Pengadilan Negeri Nabire membacakan putusan sela terkait kasus ini.

Persidangan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Erenst Jannes Ulaen SH MH didampingi 2 orang hakim masing-masing Rifin Sahetapy SH dan Ariandy Iskandar SH dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nabire, Muhammad Arifin SHI.

Hadir juga 1 orang jaksa penuntut umum Arnolda Awom SH, serta 3 orang terdakwa dan kuasa hukumnya.

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Nabire menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa dan menyatakan bahwa perkara ini akan tetap dilanjutkan.

Dengan demikian sidang perkara komisioner KPU Puncak akan kembali dilanjutkan kamis esok (08/08), dengan agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sidang berjalan dengan aman dan lancar hingga selesai, dan turut dikawal aparat dari Polres Nabire.

Sebagai informasi, pada persidangan sebelumnya, JPU Kejari Nabire, Arnolda Awom SH, menyatakan bahwa kelima anggota KPU Puncak telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan mengubah perolehan suara caleg DPRD kabupaten sehingga jumlah suara sah dan tidah sah melebihi DPT.

(Baca Juga : JPU Kejari Nabire Bacakan Dakwaan 5 Komisioner KPU Puncak)

Pengubahan perolehan suara tersebut dilakukan kelima terdakwa saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Papua, Jumat 17 Mei 2019, sehingga jumlah suara di Form DB.1 berbeda dengan perolehan suara di Form DA.1 yang dipegang oleh saksi parpol.

Kelima komisioner KPU dianggap melakukan pengubahan suara atas dasar kepentingan politik dan konspirasi politik dari caleg tertentu.

Kelima komisioner KPU Puncak tersebut masing-masing Yopi Wenda, Nus Wakerkwa, Jakson Hagabal, Aniyus Tabuni dan Penehas Kogoya.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *