Dukung Revisi UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, John Gobai Peduli Pada Honorer

Dalam rangka memberikan perhatian kepada honorer khususnya Orang Asli Papua (OAP)  di Pemprov Papua, selaku anggota DPR Papua, John NR Gobai menyatakan mendukung revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN yang diusulkan oleh Komisi ASN dan anggota Komisi V DPR-RI, Rieke Dieh Pitaloka.

Hal ini dilakukan John mengingat dirinya juga pernah menerima aksi dari para honorer di lingkungan Pemprov Papua yang dilanjutkan dengan menggelar pertemuan di Aula RSUD Dok II Jayapura silam.

John Gobai menjelaskan, Revisi UU ASN yang dilakukan adalah penambahan pasal dimaksud yaitu pasal 131 A yang mengatakan sebagai berikut ;

(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.

(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.

Sebelumnya, aturan mengenai PNS mengacu pada UU Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999. Kemudian aparatur sipil negara diatur lebih spesifik dalam UU ASN No 5 Tahun 2014.

John dengan tegas mendukung revisi tersebut karena menurutnya honorer adalah pijakan sebelum menjadi PNS namun sering tes PNS mekanismenya diluar kemampuan para honorer, sehingga mereka kesulitan lulus tes.

Karena itu, menurut John, pemerintah harus menghargai jerih payah mereka, kesetiaan mereka untuk mengabdi, sehingga tak perlu ada tes untuk menjadikan mereka sebagai PNS, khususnya PNS OAP yang sudah lama mengabdi.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *