“DPRP Kursi Pengangkatan & Partai Lokal Adalah Dua Hal Yang Berbeda”

(John N.R Gobay)

Nabire – Berakhirnya masa jabatan anggota DPR Papua dan kursi pengangkatan melalui jalur otsus hingga saat ini masih menjadi polemik. John Gobai, anggota DPR Papua dari kursi pengangkatan yang kini sudah demisioner angkat bicara mengenai hal itu.

Dijelaskan John, kursi pengangkatan dan partai lokal adalah dua hal yang berbeda. Hal itu disampaikan John melalui tulisannya yang dikirimkan kepada Nabire.Net, Jumat siang (06/12).

Kursi pengangkatan rujukannya adalah pasal 6 ayat 2 dan 4, UU Nomor 21 tahun 2001. Sedangkan parpol rujukannya pasal 28 ayat 1 UU Otsus Papua.

Dikatakan, DPRP dengan anggota yang diangkat adalah adalah kekhususan bagi Papua yang merupakan turunan dari UU No 21 Tahun 2001, yang kepastian hukumnya telah dilakukan dengan adanya Putusan MKRI. Kursi pengangkatan adalah untuk Orang Asli Papua.

Sementara untuk partai politik, di dalam Pasal 28 ayat 1 UU No 21 Tahun 2001 berbunyi “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk Partai Politik” ayat 2 “Pembentukan Partai Politik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam UU jelas bahwa bukan Partai Lokal tetapi Partai Politik dan yang berhak membentuk adalah penduduk Papua bukan hanya Orang Asli Papua.

Lebih lanjut kata John, untuk dapat menjadi partai lokal, haruslah segera didiskusikan adalah dengan cara merubah UU Otsus atau bertanya dengan melakukan Judicial review ke MKRI tentang Partai Politik, dalam Pasal 28 apakah yang dimaksudkan adalah Partai Politik lokal atau Partai Nasional seperti Golkar, PDIP dan lain sebagainya agar dapat menjadi peserta pemilu 2024.

Jika dalam pemilu 2019 telah ada Partai Lokal di Papua maka mereka berhak bersaing dengan partai nasional memperebutkan 55 (limapuluh lima) kursi di DPRP dan kursi di Kabupaten/Kota di Papua, namun mereka dalam merekrut calon, wajib meminta pertimbangan MRP sesuai Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2001, ini yang menjadi perbedaan dengan Provinsi lain di Indonesia.

John mengatakan, kursi pengangkatan adalah untuk Orang Asli Papua sedangkan Partai Politik adalah untuk Penduduk Papua artinya Orang yang ber-KTP Papua. Karena rujukan pasalnya berbeda serta dalam Putusan MKRI No 116/PUU-VII/2010 tidak disebutkan Kursi Pengangkatan melalui Partai lokal, sehingga keliru jika ada pihak yang menyebutkan 14 Kursi DPRP untuk periode kemudian harus diperebutkan oleh Partai Politik Lokal apalagi tidak ada dasar hukumnya.

Jika Partai Politik Lokal ingin didorong maka yang harus dilakukan adalah pertama adalah melakukan perubahan pasal 28 UU OTSUS yang mengatur tentang Partai Politik, karena jika Perdasus yang dibuat adalah Partai Lokal pasti ditolak Kementerian Dalam Negeri, atau mengujinya di Mahkamah Konstitusi.

Selama itu belum dirubah dan tidak ada bunyi pasal dan ayat UU Otsus Papua mengatur bahwa Pengangkatan satu seperempat dari jumlah Anggota DPRD Papua sesuai UU Pemilu, maka Pengangkatan tetap merujuk kepada Perdasus tentang Pengangkatan yang tidak tunduk pada UU Pemilu dan UU MPR DPR DPD dan DPRD, yang masa jabatannya juga 5 (lima) tahun sejak Anggota DPRP yang diangkat mengucapkan sumpah/janji harusnya sampai dengan Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan yang baru mengucapkan sumpah dan janji bukan menggantung pada UU Pemilu dan UU MD3.

Sebagai informasi, John Gobay adalah satu dari 14 anggota DPRP yang diangkat melalui jalur otsus. John sendiri mewakili wilayah adat Meepago, bersama-sama dengan Ferry Omaleng dan Yulianus Miagoni.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *