Divestasi Saham PTFI 51% Untuk Siapa ? Dimana Hak Papua ?

Pengantar

Bapak punya negara saya punya gunung ini dua hal yg penting. Kedaulatan negara dan kedaulatan pemilik tanah harus nyata bersama sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 18 ayat 2 serta Pasal 28 I ayat 3 dan UU No 21 tahun 2001 serta Pasal 135 UU No 4 Tahun 2009. Saya harap Jgn ada pihak yg membangkang terhadap ini dalam kerangka bicara freeport.

Divestasi saham

Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk financial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru.

Divestasi itu dalam kalimat sehari-hari adalah transaksi jual beli, mengapa dijual, ingin mengurangi beban atau kah karena perusahaan itu merasa rugi dengan sector itu, kalau jual, berapa harganya yang pasti tergantung penjualnya, akan dijual dimana? dan kepada siapa dijual.

Keinginan divestasi ini mendasarkan diri pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, serta untuk pelaksanaan PP No 1 Tahun 2017. apakah ini untuk kepentingan Negara? Ataukah hanya kepentingan oknum yang bersembunyi dibalik regulasi dan untuk Papua dimainkan dengan scenario bagi bagi saham. Papua akan diberikan 5%, dengan prinsip Aji Mumpung (mumpung sedang menjabat seperti yang pernah dilakukan oleh Ginanjar Kartasasmita).

Divestasi sampai dengan 51% dapat dikategorikan sebagai nasionalisasi. Uang publik yang dikelola negara lebih baik digunakan untuk investasi yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan untuk terlibat dalam pengelolaan sektor tambang yang penuh risiko.

Divestasi kepada swasta nasional kemungkinan dilakukan melalui 2 skema: a). Pinjaman luar negeri atau b). Mengalihkan investasi dari sektor lain ke sektor tambang. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada nilai tambah yang nyata.Aturan divestasi yang ketat dapat dipastikan menghambat investasi baru ke sektor tambang di Indonesia.Aturan divestasi seyogyanya ditetapkan di awal sebelum proyek tambang dimulai, bukan ketika proyek tambang sudah berjalan.

Yang kemudian menjadi pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan membuat kegiatan CSR yang lebih bagus serta penghormatan terhadap pemilik tanah adat? Ini semuanya relative tidak bisa dipastikan. Kita semua tentu mengetahui, tak ada orang akan memcuci piring yang dimakan orang lain.

Jika divestasi saham 51 % maka perusahaan akan berada dibawah kendali pemerintah pusat. Disinilah letak ada kekhawatiran PTFI. Divestasi saham dapat disebut Nasionalisasi yang semu, nasionalisasi dahulu pernah dilakukan Presiden Sukarno pada tahun 1958 terhadap perusahaan-perusahaan yang telah di bangun oleh Belanda, Nasionalisasi ini yang dulu menjadi awal hilangnya hak masyarakat adat atas tanahnya, dengan nama PTPN tanah adat diklaim sebagai tanah Negara bukan dikembalikan kepada pemilik tanah.

Mari Berunding Dengan Papua

Kami bukan anti IUPK atau mendukung KK, kami juga bukan mengemis saham atau belas kasihan Jakarta, tetapi Presiden RI dan Menteri ESDM harus menghormati kami sebagai pemilik tanah. Kami duduk bersama, bicara dalam meja perundingan, bicara banyak hal yang strategis, Divestasi Saham itu salah satunya,  tetapi yang penting bagaimana dengan nasib wilayah yang akan dikurangi, apakah akan menjadi milik Negara ? Bagaimana dengan perbaikan wilayah yang dirusak akan menjadi tanggung jawab siapa ? Bagaimana pasca tambang ? Sebab persoalan utama antara adalah ketidakpercayaan. Kalau Negara mengeluarkan IUPK berarti masyarakat adatlah yang membuat Kontrak Tanah dengan Freeport. Hal yang lain yang penting dibicarakan apa hak dan apa yang didapat oleh pemprov Papua dan pemda Mimika

*Penulis adalah Sekretaris II DAP, John NR Gobai.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *