Dianggap Tak Netral Pada Pilkada Tolikara, Gubernur Papua Lukas Enembe Dijadikan Tersangka

Polda Papua menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemilu. Lukas diduga mengajak masyarakat memilih satu pasangan calon Bupati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tolikara 2017 belum lama ini.

Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka telah dilakukan pada 19 juni 2017. Ketika itu, berkas perkara tersebut juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Pada 19 Juni 2017, berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tanggal 22 Juni 2017 berkas perkara P 19, yakni untuk melengkapi penandatangan berkas perkara tersangka yaitu pak Lukas,” ucap dia ketika dikonfirmasi, Selasa (11/7).

Dia menambahkan, kasus ini terjadi pada Jumat 12 Mei 2017 ketika Gubernur Papua Lukas Enembe mendatangi distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara dalam rangka peresmian bangunan perkantoran.

Ketika itu, Lukas juga menyampaikan arahannya dengan menggunakan bahasa suku Lani tentang pemungutan suara ulang (PSU) di 18 distrik.

Kamal mengungkapkan ketika itu, Lukas meminta suara PSU di 18 distrik Kabupaten Tolikara harus diberikan untuk pasangan calon Bupati nomor urut 1, Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo.

“Usai diperiksa saksi ahli, artinya begini ‘Saya tidak mengerti kenapa harus dilaksanakan PSU, dengan alasan apa. Yang jelas suara yang kasih maupun yang tidak kasih semua harus diberikan kepada pasangan nomor urut 1. Dan suara wakil Bupati atas nama Amos Yikwa, semua dialihkan kepada pak Usman. Dan jikalau pak Usman terpilih jadi Bupati, Lukas Enembe menjadi Gubernur Papua’,” papar dia.

Perwira menengah ini menyebut bahwa pihaknya telah memeriksa Lukas Enembe sebagai tersangka atas kasusnya itu. Hanya saja, Lukas masih menolak menandatangani berkas perkara tersebut.

Bahkan ketika dipanggil lagi, Lukas tak kunjung memenuhi pemeriksaan dari penyidik, akan tetapi hal itu tidak menjadikan halangan bagi penyidik Gakumdu melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan.

Lukas dijerat dengan Pasal 188 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Pemilu. “Tapi sudah dibuatkan berita acara penolakan tanda tangan,” terang Kamal.

Mantan perwira di Divisi Humas Polri ini menambahkan hingga kini pihaknya masih menunggu respons dari penyidik Gakumdu untuk merampungkan berkas perkara dan kelanjutan penyidikan kasus itu.

“Sekarang kami tunggu informasi dari Gakumdu. Karena kan Gakumdu saat ini tengah melakukan PSU di Kabupaten Intan Jaya di 7 TPS,” tukas dia.

(JPNN)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.