Di Hadapan Anggota DPRD, Guru SD Se-Nabire Minta Pemkab Nabire Segera Cairkan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018

Para guru Sekolah Dasar se-kabupaten Nabire meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk segera membayar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2018. Karena dana tersebut, sebagian akan dipergunakan untuk membayar honor bagi guru honorer dan untuk membiayai kebutuhan persiapan pelaksanaan ujian akhir nasional (UAN) tingkat SD.

Tenaga pendidik tingkat dasar ini meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire untuk mendesak Pemkab Nabire agar segera membayar dana BOS ke sekolah khususnya untuk tingkat SD. Karena tidak lama lagi SD akan menghadapi pelaksanaan ujian sehingga tenaga honorer bisa dibayar sebelum pelaksanaan ujian.

Permintaan tersebut disampaikan para kepala SD se Kabupaten Nabire dalam pertemuan antara Komisi B DPRD Nabire dengan guru-guru SD se-Nabire di SD St Petrus, Karang Tumaritis, Senin (16/4).

Pertemuan tersebut dalam rangka hearing anggota DPRD Nabire khususnya Komisi B dengan mitranya yakni guru SD. Dalam pertemuan tersebut, beberapa Kepala SD mengatakan, tidak lama lagi, SD akan melaksanakan ujian akhir untuk tahun ajaran 2017/2018 tetapi hingga saat ini, tidak ada dana untuk ujian. Oleh karena itu, para guru bingung, mau dapat biaya dari mana untuk menanggulangi kebutuhan dana ujian. Karena, tidak jelas, mau biaya dengan dana apa untuk pelaksanaan ujian akhir nantinya.

Oleh sebab itu, para guru meminta pemerintah untuk mencairkan dana pelaksanaan ujian tingkat dasar khususnya SD di kabupaten ini. Selain itu, pendidik sekolah dasar ini juga mendesak pemerintah untuk membayar dana BOS agar dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membayar honor dari tenaga guru honorer yang mengabdi di sekolah. Karena, tenaga guru honorer yang ada semestinya sudah dibayar sebelum pelaksanaan ujian karena, tenaga guru honorer ini juga menjadi pendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga imbalan jasa pengabdian mereka harus dibayar sebelum mengakhiri tahun pelajaran.

Kepala SD Negeri Kali Harapan, misalnya mempertanyakan, bagaimana dengan nasib anak-anak kalau pejabat dan pemerintah menahan uang dan guru menahan pelajaran. Jika demikian, apa jadinya dengan nasib masa depan anak-anak sebagai generasi harapan masa depan bangsa ini.

Ketua Komisi B DPRD Nabire, Muhammad Iskandar SP mengatakan, DPRD juga punya keprihatinan yang sama terhadap nasib dan perjuangan para pendidik di daerah ini. Pimpinan dan anggota DPRD juga terus berjuang untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan para guru, baik itu melalui sidang di dewan maupun saat dengan pendapat dengan mitra khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire maupun ketika hearing bersama mitra.

Namum, tanggapan klise yang selalu dijawab oleh eksekutif adalah, akan diperhatikan, menjadi perhatian pemerintah dan akan diprogramkan sesuai dengan kemampuan dana pemerintah daerah.

DPRD tidak diam atas kemajuan di daerah ini, termasuk menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi tanggapan eksekutif hanya demikian, selain itu ketika hearing dengan DPRD, Kepala Dinas Pendidikan juga tidak pernah datang, pejabat yang diutus juga sebagian setingkat Kepala Seksi yang tidak berwenang mengambil kebijakan.

Walau demikian, Iskandar mengatakan aspirasi yang disampaikan para guru dalam pertemuan akan disampaikan kepada mitra Komisi, instansi pemerintah yang terkait.

(PPN/ANS)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *