Dewan Adat Mee Dogiyai Desak 4 Pimda di Meepago Fokus Kerjasama Tangani Covid-19

(Virus Corona)



Dogiyai – Dewan Adat Mee kabupaten Dogiyai, mendesak empat pimpinan daerah yang ada di wilayah Meepago yaitu Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai untuk fokus bekerjasama menangani pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Adat Mee kabupaten Dogiyai, Germanus Goo, diwakili Sekretaris, Alexander Pakage.

Dikatakan, penanganan serius Covid-19 di wilayah Meepago akan menyelamatkan banyak nyawa. Oleh karena itu, pemkab yang ada di wilayah Meepago jangan anggap remeh persoalan ini.

“Pemkab jangan bentuk Tim Satgas lalu buka Pos, kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak boleh buat pembiaran begitu, karena penyakit ini penyakit yang ganas kalau sudah menyebar”, kata Pakage.

Oleh karena itu, Dewan Adat Mee kabupaten Dogiyai sangat sepakat dengan keputusan para pimpinan dan anggota DPRD Dogiyai yang melakukan penutupan sementara akses jalan Trans Nabire-Ilaga pada hari rabu (08/04).

Dijelaskan, seharusnya sejak awal pemerintah di wilayah Meepago langsung putuskan akses transportasi seperti di wilayah La Pago. Seperti contoh di Wuhan Cina, ketika dilakukan lock down maka mereka bisa pulih dari penyakit itu.

“COVID 19 sampai di Indonesia dan negara lain itu sekitar bulan Januari pertengahan. Kita di Papua jangan sesuaikan dengan libur dengan di Jawa. Kita bandingkan juga bahwa kebiasaan para Masyarakat dan Pemuda di Wilayah LAAPAGO dan MEEPAGO. Mereka di Wilayah LAAPAGO itu para masyarakat dan pemudah sangat patuh. Mereka tahu menyatu, mengikuti dan menjunjung tinggi terhadap hukum, keputusan dan himbauan dari atasan dan orang yang mereka percaya dalam hal kepatuhannya. Walau demikian, mereka di bawah pimpinan para Bupati turun tangan dalam hal pengadaan Peralatan APD dan Pengobatannya juga dalam hal karantina Daerah dengan pemutusan Jalan”, beber Alex Pakage.

“Dengan demikian, jika ada yang kena/Akagona (Baku bawah) dengan Covid-19, berarti sangat mudah dan cepat untuk penyebarannya, sehingga bisa-bisa memusnahkan warga di Meepago,” lanjutnya.

Alexander juga meminta kepada pemkab Dogiyai, Deiyai dan Paniai untuk mendukung penanaman lahan kebun yang sudah dibuka, dan tidak ditelantarkan begitu saja.

“Kalau mau biarkan begitu, tdk boleh buat kebun dari awal dari pada orang/pihak lain mencurigai bahwa orang sedang bermain dan memperalat untuk berbisnis”, ujarnya.

Ia juga meminta dengan tegas agar pembentukan Satgas dan Pos Covid di KM 100 agar tidak dijadikan alat bisnis untuk memperkaya diri.

“Kami sebagai intelektual dan masyarakat, meminta pemerintah siapkan peralatan APD dan pengobatan. Tindak tegas juga terhadap masyarakat, karena masyarakat Meepago itu keras kepala dan tukang melawan. Lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tindakan dan Sosialisasi dari Tim dan dari para Bupati dan DPRD sedikit agak Keras lebih baik demi menyelamatkan nyawa manusia yang memilih Bupati dan DPRD, karena mereka adalah modal hidup kalian, modal bisnis kalian, modal kesuksesan kalian”, katanya.

“Lebih baik bapak Bupati dan DPR harus menabrak Hukum dan Aturan atasan demi keslamatan Masyarakatnya yang sebagai modal hidup dan bisnis. Karena periode besok lagi bapa dorang akan mengharapkan ularan tangan (suara) mereka. Mereka bagaikan pohon Jambu yang bapa dorang selalu petik pada musimnya, dari pada pohon jambu itu semua kering dan mati habis semua”, lanjut Pakage.

“Demikian di sampaikan, Mohon di maafkan apabila agak keras dan tegas, Memang kami harus kastau demikian, karena kami adalah perwakilan Masyarakat Adat yang swbagai perpanjangan tangan dan penyambung lida mereka yang tak bersuara”, tutup Alexander Pakage.

[Nabire.Net/Ones Yobee]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *