BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor Lakukan Validasi Iuran Wajib Pemda Bersama 8 Kabupaten

BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor menyelenggarakan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Pemerintah Daerah dan Iuran Wajib PNS Daerah Tahun 2018 se-Kantor Cabang Biak Numfor, Rabu (07/11). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Biak, Kepala KPPN Serui, Kepala KPPN Nabire, serta perwakilann dari masing-masing Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire, Deiyai, Dogiyai,dan Intan Jaya).

Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat Donni Hendrawan mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan iuran disetor sesuai dengan ketentuan serta bertujuan mencocokkan data Iuran Wajib (IW) peserta dan IW dari masing-masing Pemerintah Daerah dari bulan Juni hingga September 2018. Diharapkan dengan demikian, data penyetoran dan pelaporan IW Pemda dan IW PNSD, BPJS Kesehatan dan KPPN tidak ada selisih. Selain itu, Donni juga mengucapkan terima kasih kepada masing-masing Pemda yang sudah menyetor Iuran JKN-KIS tepat waktu sebelum tanggal 10.

“Setiap iuran yang diterima dipergunakan sepenuhnya untuk membiayai seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ketika sakit dengan mekanisme gotong royong. Kita mengharapkan dengan semakin banyaknya iuran maka semakin baiknya pelayanan yang bisa didapatkan oleh peserta JKN-KIS. Untuk itu, saya berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam menyukseskan Program JKN-KIS dengan rutin memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran tepat waktu,” tutur Donni.

Sementera itu Kepala KPPN Biak Agus Oka Laksana Sadikin mengatakan, hasil dari rekonsiliasi ini sangat penting untuk memastikan akun yang digunakan untuk melakukan pembayaran sudah benar, cara menghitung setorannya sudah sama dan penyetoran iurannya tepat waktu.

“Rekonsiliasi ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi data kepesertaan dan penerimaan IW PNS Daerah dan IW Pemerintah Daerah dan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya optimalisasi penyetoran IW sesuai ketentuan serta meningkatkan dukungan seluruh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Program JKN-KIS,” jelas Oka.

Selain pelaksanaan rekonsiliasi, Kepala Kantor KPPN Nabire Mahfud juga menyampaikan materi terkait Peraturan Menteri Keuangan yang mengulas soal Dana Perhitungan Fihak ketiga (PFK). Ada beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya pengisian kode akun/MAP agar dapat sesuai dengan ketentuan dan pengisian kode lokasi sehingga sesuai dengan kode lokasi satuan kerja.

(Jamkesnews)


Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.