“Benahi Dulu Jaringan & Sampah Baru Bicara Pemekaran Papua Tengah”

Sampah Nabire

(Dok. Sampah yang menumpuk di terminal Pasar Oyehe Nabire)

Nabire – “Perbaiki dulu jaringan dan perhatikan sampah yang ada di Nabire, baru kita duduk bicara tentang pemekaran Papua Tengah”.

Itulah keluh kesah Boy, warga Nabire yang merasa kecewa dengan persoalan tersebut yang tak kunjung diselesaikan.

Memang tak salah apa yang diucapkan Boy. Persoalan Sampah dan Jaringan Telekomunikasi selama ini merupakan problem utama selama bertahun-tahun di kabupaten Nabire, yang tak mampu diselesaikan.

Munculnya isu pemekaran Papua Tengah yang sebenarnya sudah sangat lama diperjuangkan, menjadi topik hangat pembicaraan warga Nabire selama sepekan terakhir.

(Baca Juga : Ratusan Massa Di Nabire Gelar Aksi Demo Tolah Pemekaran Provinsi Papua Tengah)

Tengok saja ada dua kubu berseberangan menolak dan mendukung pemekaran Papua Tengah. Bahkan aspirasi mereka dimanifestasikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Nabire.

(Baca Juga : Sejumlah Massa Gelar Aksi Tandingan Dukung Pemekaran Papua Tengah Di Kantor DPRD Nabire)

Bagi yang mendukung pemekaran Papua Tengah, tentu tak ada alasan lain selain mempercepat proses pemekaran.

Namun bagi warga yang menolak pemekaran, mengangkat isu sampah dan jaringan telekomunikasi bisa menjadi indikator bahwa pemerintah daerah tak perlu muluk-muluh berbicara pemekaran jika persoalan sampah dan jaringan telekomunikasi di Nabire saja tak mampu ditangani.

Jika dua persoalan ini selama bertahun-tahun tak pernah tuntas, apa yang bisa diharapkan jika sudah menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah ? Maklum, Nabire digadang-gadang akan menjadi ibukota provinsinya.

Kira-kira seperti itulah pesan yang tersirat dari pernyataan Boy. Boy yakin, apa yang ia suarakan mewakili ratusan ribu warga Nabire lainnya yang sehati dengan kekecewaannya.

Memang didalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), tidak tertulis secara langsung persyaratan yang berkaitan dengan persoalan sampah dan jaringan telekomunikasi.

Namun pemerintah kabupaten Nabire tidak bisa serta merta menafikan persoalan sampah dan jaringan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Salah satu syarat teknis pembentukan DOB dalam UU Nomor 32 tahun 2004 adalah Potensi Daerah yang didalamnya memuat 1 persyaratan utama yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Jika dikaji lebih dalam, berbicara mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai IPM tidak bisa hanya diukur dari tingkat pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan saja, namun Pemberdayaan Masyarakat juga perlu diperhatikan.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia dalam konsep IPM, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

Berikut rincian 4 hal pokok yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat sesuai IPM yang menjadi salah satu syarat pembentukan DOB :

1. Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Jelas bahwa poin 2 tentang pemerataan, poin 3 tentang kesinambungan dan poin 4 tentang pemberdayaan, erat kaitannya dengan 2 persoalan klasik yang saat ini dihadapi warga Nabire yakni sampah dan jaringan telekomunikasi.

Jika pemkab Nabire beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan sampah dan jaringan di Nabire maka pemenuhan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat sesuai IPM dalam rangka pembentukan DOB, tercapai.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan sampah dan jaringan telekomunikasi di Nabire perlu menjadi concern utama pemerintah kabupaten Nabire, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Nabire di sisa 2 tahun kepemimpinannya.

Kita berharap apa yang menjadi keluhan Boy dan warga Nabire lainnya bisa menjadi masukan dan aspirasi bagi pemangku kepentingan di daerah ini, demi kabupaten Nabire yang lebih baik, menuju Provinsi Papua Tengah.

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

2 Responses to “Benahi Dulu Jaringan & Sampah Baru Bicara Pemekaran Papua Tengah”

  1. semoga permasalahan jaringan dan sampah di kabupaten nabire dapat segera terselesaikan. amiin.

  2. KPTNMH berkata:

    Ada betul nya juga tuh. Di benahi dulu soal sampah dan jaringannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.