Belum Jelas Hingga Saat Ini, Kapan HUT Kabupaten Nabire ?

(Pantai Nabire tahun 1961, dokumentasi Korps Marinir Tentara Belanda)



Nabire – Hingga saat ini, belum diketahui pasti kapan hari jadi atau hari ulang tahun kabupaten Nabire, dan berapa usia kabupaten Nabire saat ini.

Bicara hari jadi suatu daerah tentu sangat penting, karena hari jadi suatu daerah bisa menjadi momen bagi masyarakat di daerah tersebut dalam merefleksikan kembali sejarah dan proses pembangunan yang sudah berjalan di daerah itu.

Namun bagaimana jika suatu daerah, tidak mengetahui pasti kapan hari jadinya ? Salah satunya kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

Selama ini, beberapa kabupaten di provinsi Papua selalu memperingati hari jadinya, namun hal yang sama tak pernah ada di Nabire sepanjang pengetahuan Nabire.Net.

Lalu bagaimana cara mengetahui hari jadi kabupaten Nabire ? Bicara mengenai masalah penentuan hari jadi, tak lepas dari aspek historis, budaya serta proses pemerintahan yang ada di Nabire.

Untuk mengidentifikasi hal tersebut, perlu ada penelitian terlebih dahulu, dan hasil penelitan tersebut didiskusikan antara pemerintah kabupaten Nabire dengan para Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat yang ada di Nabire.

Lewat penelitian dan diskusi tersebut, pemerintah dan Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat bisa mengidentifikasi penentuan hari jadi kabupaten Nabire. Dengan proses dan kesepakatan bersama, diharapkan pemilihan hari jadi yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, baik secara ilmiah maupun rasional.

Sejarah Nabire Berdasarkan Proses Pemerintahan

Dari hasil penelusuran Nabire.Net di situs pemerintah kabupaten Nabire (Nabirekab.go.id), jika mengacu pada proses pemerintahan yang telah berjalan, maka secara administratif, kabupaten Nabire baru terbentuk pada tahun 1996, berdasarkan pemekaran dari kabupaten Paniai menjadi Daerah Tingkat II Nabire, dengan ibukota kabupaten Nabire. (PP Nomor 52 Tahun 1996 Terlampir)

[wonderplugin_pdf src=”http://www.nabire.net/wp-content/uploads/2020/07/PP-No.-52-Th-1996.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Kemudian pada tahun 1999, nama Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire diubah menjadi kabupaten Nabire sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi Daerah yang luas.

Namun jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, secara pemerintahan, kabupaten Nabire merupakan ibukota kabupaten Paniai, sesuai usulan Bupati Administratif kabupaten Paniai saat itu, Drs. Soerodjotanojo, SH, yang dituangkan dalam surat nomor 1035/PU/66 tanggal 17 Oktober 1966.

Pemindahan ibukota kabupaten Paniai dari Enarotali ke Nabire didasarkan atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, dimana Nabire sangat strategis untuk menjadi pintu masuk ke daerah pedalaman melalui transportasi laut.

Sejarah Nabire Berdasarkan Pembagian Wilayah Oleh Pemerintahan Belanda

Dari hasil penelusuran Nabire.Net di situs pemerintah kabupaten Nabire (Nabirekab.go.id), pada tahun 1898, Belanda membagi dua wilayah Papua masing-masing Afdeling Noord Nieuw Guinea berkedudukan di Manokwari dan terbentang dari Jamursba sampai ujung timur Teluk Humbolt. Sementara bagian barat dinamakan West en Zuid Nieuw Guinea berkedudukan di Fak-fak dan menguasai Daerah Jamursba ke selatan, menyusur ke timur sampai ke perbatasan Papua Nugini. Nabire sendiri tentu berada di wilayah Afdeling Noord Nieuw Guinea.

Di wilayah Nabire, Belanda mulai menjalankan pemerintahannya dari Kwatisore pada tahun 1912 dan dibuka oleh Gezaghebberd Welt dari Onder Afdeling di Manokwari.

Kemudian disusul pos pemerintahan lainnya yang berada di Napan Weinami pada tahun 1920, dengan kekuasaan meliputi seluruh Pesisir Pantai ke Goni dan Daerah Pedalaman.

Kemudian pada tahun 1942, pemerintahan Belanda membuka Distrik di Nabire dengan pejabat Distrik atas nama Somin Soumokil.

Menjelang penyerahan kekuasaan Belanda kepada Indonesia, pada tahun 1961, wilayah Papua dibagi menjadi 6 wilayah administratif, 83 sub wilayah administratif (setingkat dibawah wilayah administratif dan setingkat diatas Distrik/Kecamatan), 83 Distrik, serta 2.087 kampung dan 5 daerah operasi.

Dalam pembagian wilayah yang dilakukan oleh Belanda tersebut, kabupaten Nabire saat itu masuk dalam sub wilayah administratif Tigi dengan nama Distrik Teluk Saireri/Sarera dengan ibukota wilayah administratif di Paniai.

Jika merunut pada sejarah Nabire berdasarkan Pembagian Wilayah Oleh Pemerintahan Belanda maka bisa dibilang kabupaten Nabire terbentuk pada tahun 1912, saat pemerintah Belanda membuka pos pemerintahan di Kwatisore Distrik Yaur Nabire.

Namun jika didasarkan pada pembagian wilayah administratif oleh pemerintahan Belanda (karena pada tahun 1912, Belanda belum mengeksplorasi wilayah daratan Nabire), maka bisa dibilang kabupaten Nabire secara administratif baru ada pada tahun 1961 dengan nama Distrik Teluk Saireri/Sarera.

Pendapat Peneliti Balai Arkeologi Papua/Dosen Antropologi Uncen

Sementara itu, Dosen Antropologi Universitas Cendrawasih yang juga peneliti dari Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan, untuk menentukan hari jadi kota Nabire, perlu dibentuk Panitia yang di SK-kan oleh Bupati Nabire.

Panitia tersebut kemudian mencari sumber tertulis apakah itu kearsipan dari jaman Belanda, arsip kapan Nabire ditetapkan sebagai daerah administratif entah itu afdeling atau onder afdeling, setelah itu ada rekomendasi dari Panitia atau dari Tim Ahli kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut akan dibahas oleh pemerintah daerah baik Bupati maupun DPRD, dan hasil putusan tersebut dibuatkan SK penetapan HUT kabupaten Nabire.

Secara pribadi, Hari Suroto lebih sepakat jika penetapan HUT Kabupaten Nabire sesuai dengan arsip dari Belanda yang lebih akurat.

Apalagi kata Hari, di Distrik Napan, ada cikal bakal Nabire yakni dengan adanya fasilitas lapangan terbang amfibi yang menjadi hub antara Nabire, Paniai, Biak dan Danau Ayamaru, serta masih ada toponim bekas peninggalan Belanda.

Kesimpulan

Dengan banyaknya data dan keterangan yang bisa digali, maka bisa dilakukan identifikasi, penelitian dan koordinasi antara pemerintah Nabire dengan para Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat untuk menentukan secara pasti kapan hari jadi kabupaten Nabire.

Dari paparan data diatas, ada lima momentum besar yang bisa dijadikan petunjuk guna menetapkan kapan hari jadi kabupaten Nabire berdasarkan fakta hukum, yaitu :

  1. Pembentukan Pos Pemerintahan Belanda di Kwatisore Distrik Yaur Nabire pada tahun 1912

  2. Ditetapkannya Nabire menjadi Distrik Teluk Saireri/Sarera oleh pemerintah Belanda pada tahun 1961

  3. Penetapan Nabire sebagai ibukota kabupaten Paniai, sesuai usulan Bupati Administratif kabupaten Paniai saat itu, Drs. Soerodjotanojo, SH, yang dituangkan dalam surat nomor 1035/PU/66 tanggal 17 Oktober 1966.

  4. Dimekarkannya kabupaten Paniai menjadi kabupaten DATI II Nabire pada 13 Agustus 1996

  5. Perubahan nama kabupaten DATI II Nabire menjadi kabupaten Nabire sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi Daerah yang luas

Namun perlu juga dikaji secara historis dari para Tokoh Adat maupun Tokoh Masyarakat yang pertama kali mendiami Nabire seandainya keberadaan mereka di Nabire jauh lebih lama dari 5 fakta hukum diatas.

Semua kembali kepada keseriusan pemerintah bersama Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat untuk menetapkan hari jadi kabupaten Nabire.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *