Bahas Kecurangan Pemilu 2019 Di Nabire, Dewan Adat Nabire Akan Gelar Tikar Adat

Nabire – Papua selama ini lebih sering dilihat dari kacamata politik, konflik, serta sumber daya alamnya semata. Namun ada hal-hal lain yang jarang dieksplor, salah satunya kearifan lokal untuk penyelesaian konflik atau dengan kata lain mengusahakan perdamaian.

Namun konflik-konflik yang sering terjadi masih tetap berkaitan dengan politik, maupun sumber daya alam yang kesemuanya tak dapat dipisahkan.

Masyarakat Papua memiliki kekayaan budaya yang bisa dimanfaatkan untuk meredam konflik hingga menyelesaikan persoalan yang terjadi melalui mekanisme kultural.

Meskipun negara memiliki instrument tersendiri namun masyarakat Papua telah lama melakukan hal ini untuk memecahkan masalah. Berbekal mekanisme kultural tersebut, sebenarnya warga Papua telah mempunyai aturan yang bisa dijadikan panduan dalam bermasyarakat.

Sebut saja ada tikar adat, para-para adat, hingga bakar batu yang sering digunakan Orang Asli Papua untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Seperti disebut diatas, salah satu mekanisme yang biasa dilakukan adalah tikar adat. Tikar adat memiliki makna dan tujuan yang sama dengan para-para adat ataupun bakar batu. Namun sedikit yang membedakan tikar adat dari para-para adat dan bakar batu adalah kehadiran warga.

Dalam acara tikar adat, smua warga masyarakat harus hadir dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang terjadi, baik masyarakat adat, lembaga adat, hingga pimpinan daerah, DPRP dan MRP.

Nah, cara inilah yang akan ditempuh oleh Dewan Adat Nabire dalam menyelesaikan sengketa Pemilu 2019 yang menurut Dewan Adat Nabire jauh dari kejujuran dan keadilan, lebih khusus bagi warga asli Nabire (pesisir).

Selain akan menggelar tikar adar, Dewan Adat Nabire juga menunjukkan keseriusannya dengan menemui anggota DPR Papua dan MRP, di Jayapura.

Dewan Adat menyoroti penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 2019 di Nabire. Penyalahgunaan wewenang ini yang menyebabkan banyak terjadinya kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019 di Nabire, khususnya pada penghitungan suara Pemilu Legislatif.

Berangkat dari ketidakpuasan tersebut, Dewan Adat Nabire berencana akan menggelar Tikar Adat guna penyelesaian masalah ini. Pelaksanaan tikar adat ini direncanakan pada bulan Juni, di sejumlah daerah di Papua dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermuara pada penguatan realisasi UU Otsus terkait hak konstitusi masyarakat adat Papua.

Dewan Adat juga berharap agar aspirasi yang mereka sampaikan ke DPRP dan MRP bisa serius ditindaklanjuti.

MRP sendiri saat ini tengah melakukan koordinasi ke pusat dengan pihak-pihak terkjait guna menindaklanjuti aspirasi dari Dewan Adat Nabire.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *