Badan Usaha Di Nabire Diminta Ikut BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Nabire menyelenggarakan sosialisasi terpadu kepatuhan penyelenggaraan jaminan sosial kepada badan usaha, selasa pekan lalu, 8 mei 2018.

Sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Ramadhani SH MH yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepatuhan kabupaten Nabire.

Sementara nara sumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Staf Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Staf Pelayanan Lelang Negara, dan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan peserta yang dihadirkan dalam sosialisasi ini berasal dari sejumlah Badan Usaha yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 346 Badan Usaha, dan Badan Usaha yang terdaftar di BPJS Kesehatan sebanyak 188 Badan Usaha.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sosialisasi ini yaitu setiap Badan Usaha yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, bisa mendaftar di BPJS Kesehatan, sehingga jumlahnya sama dengan Badan Usaha yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Ramadhani SH MH selaku Kajari Nabire, menghimbau dan menegaskan kepada setiap Badan Usaha di Nabire agar dapat mendaftarkan pekerjanya dalam Jaminan Sosial, sesuai UUD 1945 pasal 28 ayat 3 dan pasal 34 ayat 2, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Lebih lanjut Kajari menambahkan bahwa peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 sudah sangat jelas memberikan ketegasan apabila Pemberi Kerja/Badan Usaha tidak mendaftarkan pekerjanya, maka Badan Usaha tersebut akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, Kajari Nabire berharap agar setiap Badan Usaha bisa mematuhi aturan pemerintah dan melaksanakannya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Diyah Susanti, menjelaskan, sosialisasi terpadu ini bertujuan agar Badan Usaha Se-Kabupaten Nabire memahami pentingnya jaminan sosial bagi pekerjanya.

Program Jaminan Sosial tersebut antara lain :

  1. Jaminan Kesehatan

  2. Jaminan Kecelakaan Kerja

  3. Jaminan Hari Tua

  4. Jaminan Kematian

  5. Jaminan Pensiun

Dikatakan Diyah Susanti, Jaminan Kesehatan dikelola oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial yang lainnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya jaminan sosial, dapat memberikan perlindungan bagi pekerja. Prosentase iuran Jaminan Kesehatan untuk Badan Usaha adalah 5% dari gaji/upah dengan komponen 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Manfaat jaminan kesehatan diberikan untuk 5 jiwa yaitu suami isteri dan 3 orang anak.

Saat ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan membuka portal pendaftaran bersama dengan alamat www.bpjs.go.id.

selain itu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama membuka pendaftaran di loket kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

“Bagi Badan Usaha yang akan mengurus surat ijin usaha maupun yang memperpanjang surat ijin usaha wajib melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa adanya sertifikat dari BPJS maka Dinas Perijinan dan Penanaman Modal tidak akan mengeluarkan surat perijinan bagi Badan Usaha. Langkah upaya yang sudah ditempuh oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah sebagai upaya penegakan kepatuhan pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial oleh Badan Usaha”, tutup Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Diyah Susanti.

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.