Ateng Edowai Bantah Tudingan Paslon Nomor Urut 4 Dan Minta MK Segera Putuskan Hasil PSU

Mahkamah Konstitusi telah menggelar persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati kabupaten Deiyai 2018, dengan pemohon Inarius Douw dan Anakletus Doo (DODO). Sidang tersebut digelar kamis sore (01/10) di Gedung MK Jakarta Pusat.

Hadir dalam persidangan tersebut, pemohon Inarius Douw, termohon yakni Ketua KPU kabupaten Deiyai, Medex Pakage, kuasa hukum pemohon dan termohon, serta pihak terkait pasangan Ateng Edowai/Hengky Pigai (EDOWPIGAI), dan 2 orang anggota Bawaslu Deiyai.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pasangan Inarius Douw dan Anakletus Doo menyampaikan empat poin utama yang mendasari gugatan pasangan ini.

Ke 4 poin tersebut yaitu sebagai berikut :

  1. Termohon (KPU Deiyai) tidak independen dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai-Hengki Pigay).

  2. KPU Kabupaten Deiyai melakukan pemberhentian antar waktu terhadap penyelenggaraan pemilihan di tingkat kampung.

  3. Termohon memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiraya yang memberikan suara sebanyak 1.208 suara kepada pemohon.

  4. Dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai-Hengki Pigay) memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 2000 suara.

Menanggapi empat poin yang disampaikan pasangan Inarius Douw/Anakletus Doo (DODO) melalui kuasa hukumnya pada persidangan MK tersebut, salah satu calon Bupati yang mengikuti Pilkada kabupaten Deiyai 2018, Ateng Edowai angkat bicara.

Kepada Nabire.Net, Jumat (02/11), Ateng Edowai mengatakan, apa yang disangkakan oleh pasangan DODO tentang adanya kesepakatan warga Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang memberikan suara kepadanya sebanyak 2000 suara, tidak benar.

Ateng menegaskan bahwa warga Kampung Diyai I melakukan pencoblosan di masing-masing TPS sesuai prosedur.

Selain itu Ateng membantah pernyataan bahwa pihaknya mengambil paksa suara di Distrik Kapiraya. Dikatakan, bahwa suara tersebut murni ditentukan masyarakat setempat.

Ia juga dengan tegas membantah bahwa Kapolda, Pangdam dan penyelenggara Pemilu memihak pada dirinya. Hal itu baginya hal yang konyol dan merupakan pembodohan publik.

Kepada Mahkamah Konstitusi, Ateng Edowai meminta agar segera memproses hasil PSU di 12 TPS di kabupaten Deiyai dan memutuskan hasilnya.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *