Anggota DPRD Papua Ajukan Pra Peradilan Atas Dugaan Rekayasa Kasus Narkotika

(Anggota DPRD Papua Ajukan Pra Peradilan Atas Dugaan Rekayasa Kasus Narkotika)

Jakarta, Anggota DPRD Papua Thomas Sondegau, melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan pra peradilan atas dugaan rekayasa kasus narkotika terhadap dirinya.

Sebelumnya, pada Senin 27 September 2021 lalu, karena diduga menyalahgunakan Narkotika, Thomas Sondegau, anggota DPRD Papua ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkotika, Polda Metro Jaya, di bilangan Tamansari Jakarta Barat.

Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat, dan kantor Hukum Haris Azhar & Partner, selaku tim Kuasa Hukum Thomas Sondegau, menemukan sejumlah kejanggalan, yang berakibat tercederainya hak-hak Thomas Sondegau.

Tim kemudian mengambil langkah hukum, dengan mengajukan pra peradilan atas perkara ini.

Permohonan pra peradilan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sesuai jadwal persidangan pertama akan diselenggarakan pada 29 November 2021 mendatang.

Pra peradilan diajukan sebagai koreksi atas segala tindakan penegakan hukum terhadap Thomas Sondegau, yang di duga telah di rekayasa.

Tim kuasa hukum menganggap  penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Thomas Sondegau menyalahi proses yang diatur dalam KUHAP, dengan indikasi adanya praktik penjebakan dengan memanfaatkan pihak ketiga .

Dalam proses penanganan perkara Thomas , bukti yang ditemukan menunjukkan keterangan yang berbeda.

Sementara itu, hasil tes Laboratorium yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Thomas Sondegau Negatif Narkotika . Hal ini berbeda dengan hasil penyidikan kepolisian.

Tim kuasa hukum Thomas Sondegau mendesak Hakim pemeriksa permohonan pra peradilan untuk mengadili perkara ini secara independen , dan menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan.

Tim kuasa hukum Thomas Sondegau juga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, KAPOLRI, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus Thomas secara menyeluruh, dan memberi sangsi pada bawahannya yang melanggar prosedur.

[Nabire.Net/Reyner Windesi]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *