44 Milyar Raib Selama 2007-2012 Di Paniai

Bupati Paniai. Hengki Kayame, SH.MH

Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame, mengatakan, pihaknya wajib mengembalikan 44 milyar ke kas negara. Hal tersebut terjadi berdasarkan laporan hasil temuan dari  Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Papua dalam laporan hasil pemeriksaan baru-baru ini di Jayapura.

Bupati Hengki Kayame menjelaskan, dari hasil laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Paniai menerangkan, bahwa ada beberapa kegiatan proyek fiktif kabupaten Paniai di tahun 2007 hingga 2012. Hal itu lantaran tak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dengan temuan BPK-RI pada bentuk fisik dari kegiatan yang dilakukan Pemkab setempat selama itu.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Bupati Paniai menggelar rapat koordinasi bersama seluruh satuan kerja perangkat dinas (SKPD), yakni dinas, badan dan kantor yang ada di lingkungan Pemkab setempat di aula kantor Bupati Paniai Madi, Kamis, (09/07).

“Saya mau sampaikan kepada seluruh SKPD, bahwa salinan laporan hasil temuan BPK-RI itu ada temuan dari kegiatan proyek fiktif di tiap dinas dari kisaran 50 juta hingga 9 milyar rupiah,” terang Hengki.

Kayame menyampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD agar dapat meyelesaikan temuan BPK-RI ini dengan mengkoordinasikan kepada bekas pimpinan di tiap instansi yang pernah menjabat dari tahun 2007 hingga 2012.

Langkah tersebut dilakukannnya agar dapat menyelesaikan persoalan ini sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pihaknBPK-RI, yakni selama 60 hari ke depan atau kurang lebih di bulan September mendatang.

“Dari 2007 sampai dengan 2012 itu ada temuan 44 milyar. Ini tidak bisa ditolelir lagi. Kalau tidak kembalikan fisik 150 hari kedepan, selanjutnya Bupati kasih rekomendir kepada pihak ketiga yakni kejaksaan atau kepolisian untuk di tindak lanjuti,” terang Kayame.

Langkah ini dilakukan orang nomor satu di Paniai dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Seperti tertuang dalam salah satu butir dari sembilan misi mewujudkan visi ‘Paniai Sejahtera’ di masa kepemimpinannya.

Demi menyelesaikan persoalan korupsi yang juga merupakan agenda nasional dalam memberantas korupsi di indonesia, Bupati Hengki telah melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atau Majelis Pertimbangan (MPTP TGR) pada 10 Februari 2014 lalu.

Lebih lanjut dikatakan, tim tersebut akan bertugas untuk mengaudit serta mengganti rugi kembali uang Negara berdasarkan temuan BPK RI pada 2007 2012, yang menyebut Kabupaten Paniai dengan status disclamer. Untuk itu Bupati Hengki berharap, Dengan adanya Majelis Pertimbangan MPTP TGR ini agar memperbaiki status dari disclameir menjadi wajar dengan pengecualian hingga ke status wajar tanpa pengecualian.

“Nanti kami akan bicara di Tim MPTP TGR sehingga tim ini akan mengeoreksi pengembalian pengembalian. Sedangkan yang tadi saya bacakan itu, bagamana jalan keluarnya? Kalau kepala dinasnya masih ada, itu orangnya masih ada tinggal bagaimana cicilan untuk kita kembalikan. Kalau memang tidak bisa tetap utang akan kejar, terakhir nanti tetap aka nada temuan oleh pihak BPK-RI,” tukasnya.

Sementara itu, Emanuel Gobay, staff di Lemabga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dalam diskusi beberapa waktu lalu di asrama Kamasan I Papua, menjelaskan, pemerintahan di Papua seakan-akan dirangsang untuk tetap korup, apatis dan abai pada suara rakyat dengan lemahnya pengawasan dari pusat dan kondisi itu dipelihara dengan tak adanya ketegasan atas berbagai kasus indikasi korupsi yang selalu ‘hilang di tengah jalan’ saat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Gobay juga menyoroti soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkesan menjadi institusi pemelihara korupsi di Papua yang melahirkan skema dan sistem pemerintahan di Papua yang bermental uang, modal dan koorporasi kepentingan.

“Semua sistem pemerintahan di Papua dan para pemimpinnya korup. Semua su tahu barang ini. Tapi pemerintah dia pelihara. Dia biarkan pemerintahan di Papua begitu. Buktinya, KPK dan BPK selalu ompong jerat para pejabat dan politisi Papua. Walapun bukti su jelas-jelas di depan mata dan banyak,” tegas Gobay.

(MS)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.